Tinggalkan Solusi Palsu Perubahan Iklim, Wujudkan Keadilan Iklim


Jakarta 29/11. Umat manusia akan berada di jalur bencana karena kenaikan suhu rata-rata 4°C , jauh

Jakarta, Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, Peduli Lingkungan mendatangi Kedubes Australia, mereka menilai Program yang selama kurang lebih 5 tahun tersebut adalah gagal ‘

di atas ambang batas 2 °C, yang diperbincangkan selama ini. (Bank Dunia, 2012). Pada kenaikan
0,8 derajat C saja hari ini saja (di atas tingkat pra-industri) sudah menghasilkan berbagai
malapetaka, seperti banjir, badai dan kekeringan. Saat ini berlangsung COP 18 di Doha, 26
November – 7 Desember 2012 yang membicarakan bagaimana dunia menghadapi hal itu.

Negara-negara industri membuat KTT Perubahan iklim dalam 5 tahun terakhir gagal
memutuskan berapa mandat penurunan emisi mereka, hingga Protokol Kyoto (KP) berakhir
31 Desember 2012. Padahal KP satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum mengikat 187
negara yang menandatangani pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Meski hasil COP 17 di
Durban Afrika Selatan menyepakati melanjutkan KP untuk periode 2013-2017 atau 2013-2020
– bergantung hasil COP18 Doha, termasuk dengan cara seperti apa penurunan emisi dilakukan
sepanjang komitmen tersebut.

Padahal kondisi makin memburuk, laporan UNEP (2012) tentang kesenjangan emisi global
tahunan, menunjukkan lonjakan emisi GRK dari 40 miliar ton pada 2000 menjadi 50 miliar ton
saat ini, serta diproyeksikan jadi 58 miliar ton pada 2020, jika tak ada tindakan.

Celakanya tak ada yang berkomitmen menurunkan penggunaan energi fosilnya secara drastis.
Tindakan-tindakan yang dilakukan saat ini justru solusi- palsu perubahan iklim. Salah satunya
yang mendapat perlawanan meluas dari masyarakat Amerika Utara adalah penggalian bahan
bakar tarsand, yang emisnya mencapai 3 kali emisi minyak bumi biasa. Juga proyek-proyek
Carbon Capture Storage (CCS) yang justru disepakati menjadi bagian skema CDM pada COP
17 Durban. Belakangan, pencarian bahan bakar melalui fracking gas juga menuai penoalakan
yang meluas.

Di Indonesia sendiri, meski Presiden SBY berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca
sebesar 26 persen dari tingkat business as usual pada 2020, menjadi 41 persen dengan
bantuan internasional. Namun di lapang pembongkaran batubara dari perut bumi terus
dipercepat. Tahun depan diramalkan mencapai 366,04 juta ton, naik 10,25 persen, di atas rata-
rata pertumbuhan produksi batu bara dunia, dan sebagian besar pasti untuk ekspor. Belum lagi
alih fungsi lahan untuk kebun sakal besar sawit, pertambangan mineral, reklamasi pesisir.

Salah satu solusi palsu perubahan iklim ditunjukkan Australia, melalui demplot proyek REDD
Kalimantán Forest and Climate Partnership (KFCP) kerjasama dengan Australia. Namun saat
yang sama, perusahaan-perusahaan asal Australia seperti Freeport/ Rio Tinto terus merusak
lingkungan dan memiskinkan rakyat Papua. BHP Billiton juga akan membongkar batubara
di hutan-hutan lindung Kalimantan Tengah. Tambang ems alinnya di Batang Toru Sumatera
Utara, mulai membuang limbah tailingnya ke sungai, setelah aparat keamanan menembaki
warga yang protes menolaknya.

Peran Australia membiayai Coral Triangle Initiative dan KFCP untuk konservasi dan perubahan
iklim, serta investasi pertambangan di Kepulauan Indonesia menandakan Australia dan Negara
industri lainnya menjalankan standar ganda dalam perundingan iklim. Indonesia harus keluar
dari skenario diplomasi iklim Australia yang menyandera keselamatan rakyat Indonesia dari
dampak buruk perubahan iklim. Keterlibatan Australia dalam perusakan lingkungan dan
perampasan tanah air, sejatinya memperparah dampak buruk perubahan iklim.

Saat ini, perampasan lahan oleh perusahaan yang didukung negara, termasuk aparat
militeryang berujung konflik makin meluas. Selama 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria
mencatat konflik hahan terjadi seluas 472.084,44 hektar, disebabkan alih fungsi lahan untuk :
perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), Infrastuktur (21 kasus), pertambangan (8
kasus), dan pertambakan (1 kasus).

Belum lagi bicara Master Plan Percepatan Perekonomian Indonesia (MP3EI, 2011-2025) lewat
Peraturan Presiden No.32 tahun 2011, yang membagi Negara kepulauan menjadi 6 koridor
ekonomi. Sebenrnya lebih tepat menyebutnya enam lorong derita, karena menitik beratkan
pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), pintu masuk eksploitasi cepat dan jual murah SDA
tersisa.

Sementara dampak perubahan iklim main tak terelakkan menimpa laki-laki dan perempuan baik
itu nelayan, petani dan miskin kota di Indonesia. Sementara Presiden SBY dan kabinetnya lebih
sibuk berupaya menurunkan emisi GRK, melupakan rakyatnya yang harus berjuang sendirian
Bagi perempuan, walaupun permasalahan yang dihadapi sama antara perempuan dan laki-
laki, namun dampak yang dirasakan berbeda akibat peran gendernya. Hilangnya akses dan
kontrol perempuan atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya, adalah pelanggaran hak
perempuan dan menguatkan diskriminasi, sub-ordinasi, marginalisasi, yang mengakibatkan
kehidupan perempuan menjadi semakin miskin dan beban perempuan dalam memastikan
keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya menjadi semakin berat.

Di ranah negosiasi internasional, sangat disayangkan pemerintah Indonesia lebih
peduli mencari peluang pendanaan perubahan ikllim dari hibah dan utang, tanpa disertai
pertimbangan yang kuat untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Ini
pula yang menyebabkan pemerintah SBY gagal menjadi wakil dari suara kepentingan negara-
negara dunia ketiga dalam perundingan iklim di tingkat internasional.

Para pemimpin Negara-negara industri yang hadir di COP 18 Doha harus segera menyepakati
langkah nyata penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) khususnya dari konsumsi energi fosil
secara drastis, dan menjauhi solusi palsu dampak perubahan iklim. (selesai)

Kontak Media:

Andre S Wijaya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hp 08129459623
Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU), hp 08129671744
Aliza, Solidaritas Perempuan (Soliper), hp 081294189573
Mida Saragih, Kolaisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hp 081322306673
Siti Maemunah, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ), hp
0811920462
Zenzi Suhadi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 081384502601

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s