Pemerintah NTT, Didesak Audit Semua Izin Usaha Pertambangan


-
Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk mengaudit semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena dinilai menjadi akar persoalan, baik konflik sosial, hancurnya ekologi serta hilangnya sumber-sumber kehidupanmasyarakat NTT

 

 

 

 

Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk mengaudit semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena dinilai menjadi akar persoalan, baik konflik sosial, hancurnya ekologi serta hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat NTT.

Hal ini menjadi rekomendasi seminar bertajuk “Rembuk Masyarakat NTT: Sikapi Industri Pertambangan dan Pengembangan Sektor Ekonomi Pilihan” yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda NTT Peduli Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2013).

Seminar ini menghadirkan pembicara aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andre Wijaya, Praktisi Hukum Gusty Dawarja dan Damianus Bilo, Pengusaha asal NTT Johny G Plate dan Viktor Bungtilu Laiskodat, Dosen Fisika Universitas Indonesia Dr Kebamoto, Tokoh Senior NTT Thobias Djaji serta Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Primus Dorimulu, dengan moderator Ansy Lema dan Robert Endy Djaweng.

“Tidak ada kata lain, pertambangan mesti dilawan. Pemerintah harus berusaha mencari cara bagaimana memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada, agar pertambangan tidak menjadi pilihan dalam pembangunan”, kata Pastor Yohanes Kristo Tara OFM, Ketua Formadda NTT.

Ia menambahkan, “Menjadikan NTT sebagai wilayah tambang sesungguhnya bertentangan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) yang menetapkan koridor Bali-Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan kegiatan utamanya adalah pariwisata, peternakan dan perikanan”.
Pastor Kristo menjelaskan, dari data yang dihimpun Formadda, terdapat 414 IUP yang tersebar di seluruh wilayah NTT.

Andre Wijaya dari Jatam menambahkan, berdasarkan hasil investigasi mereka, dari 414 IUP itu, hanya 114 yang menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) izinnya dianggap clear and clean.
“300 lebih IUP di NTT itu ilegal, mendapat izin yang tidak clear and clean. Ini merupakan hasil deal di belakang layar antara Pemda dengan para pengusaha tambang”, katanya.

Menurut Andre, dalam hampir semua kasus pertambangan di NTT, pemerintah tidak membuka diskursus publik dengan masyarakat di daerah lingkar tambang.

Ia juga menyoroti ketimpangan dalam proses penegakan hukum ketika masyarakat dan perusahan tambang terlibat dalam konflik.
“Seringkali, perusahan, meski tidak mendapat izin, tapi tidak diproses secara hukum. Tapi ketika warga protes dan menolak kehadiran perusahan, mereka segera diproses secara hukum oleh polisi”, katanya sambil menyebut kasus di desa Lante, Kabupaten Manggarai, NTT di mana pada 20 Desember 2012 lalu, belasan warga ditangkap karena menyegel alat perusahan tambang, padahal perusahan tersebut telah menghancurkan lahan sawah para petani.

Johny G Plate pun sepakat, NTT bukan wilayah yang tepat untuk pertambangan.
Dari segi manfaat, pertambangan tidak cook bagi NTT yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan peternak. Dari segi tempat, luas NTT tidak mencukupi untuk dijadikan areal pertambangan, yang hanya memiliki 3 pulau kecil dan puluhan pulau yang sangat kecil. Dan dari segi waktu, NTT tidak siap untuk menjadi daerah tambang, apalagi kalau kita berbicara dari segi kesiapan masyarakat”.
Karena itu, ia mendesak agar pemerintah,mencari pilihan kebijakan lain. “Jangan mendukung tambang yang jelas-jelas merusak”, tegasnya.
Melihat kenyataan ini, Damianus Bilo dan Gusty Dawarja sepakat pemerintah perlu didesak untuk segera mengecek atau melakukan audit terhadap semua proses pemberian IUP.
“Kalau terbukti secara hukum bahwa izin-izin itu ilegal, maka penjara merupakan tempat yang layak bagi pemerintah yang telah menghancurkan NTT”, kata Gusty.

Sementara itu, Natalis Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan keberadaan korporasi, termasuk perusaha tambang di NTT menjadi salah satu prioritas perhatian Komnas HAM.
“Komnas HAM sudah membentuk 4 tim internal untuk menyelidiki kasus pertambangan di NTT”, katanya.

“Setiap oknum, entah pemerintah ataupun perusahan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, harus diproses”, tambahnya.

Sektor pilihan: pertanian, peternakan dan pariwisata
Kalau bukan tambang, lantas apa sektor pilihan bagi NTT? Berangkat dari ketentuan dalam MP3I, Dr. Kebamoto, Primus Dorimulu, Vikctor Laiskodat, dan Thobias Djaji sepakat dengan sektor ekonomi pilihan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan perikanan/kelautan. Primus Dorimulu yang juga tokoh asal Kabupaten Nagekeo, NTT mengatakan, NTT mesti menjadikan peternakan sebagai leading sector.
“Peternakan sudah memberi kontribusi besar bagi masyarakat NTT selama beratus-ratus tahun”, katanya.
Ia menambahkan, “Hanya sekarang, bagaimana potensi ini ditata secara baik oleh pemimpin di NTT”

Sementara Victor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa tambang bukan pilihan tepat saat ini. Kalau mau tambang, mesti diperhitungkan secara serius dan matang biaya sosial, eknomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau ternyata biaya tambang lebih tinggi, maka itu bukan pilihan yang tepat. Pengusa asal NTT ini justru melihat potensi lain sebagai leading sector pembangunan NTT. Ia optimis, bila NTT mengembangkan sektor pariwisata, maka sektor-sektor lain pun akan maju.

“Tapi, kita butuh pemimpin yang memiliki visi besar untuk mengembangkan hal ini. Dan, masyarakat dan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang”.

Menurutnya, potensi-potensi pariwisata di NTT hingga kini belum disentuh ditata dan dijadikan sebagai pilihan utama dalam pembangunan”, tegasnya.(by.

Valen,FORMADDA NTT).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s