Gerakan Masyarakat Anti Tambang “GERAM”, Mengadukan Perusahaan Tambang ke Mabes Pori!


Photo, Saat akan berangkat ke Mabes Polri Jakarta(04/02)
Photo, Saat akan berangkat ke Mabes Polri
Jakarta(04/02)
Jakarta-(4/02)Beberapa organisasi masyarakat sipil,Geram, Jatam, JPIC OFM Indonesia,dan Formadda, mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang ada di Manggarai Barat dan Sumba Timur NTT.

Merujuk ke dokumen yang telah di himpun oleh GERAM, bahwa penyidikan laporan pidana perusakan hutan Bowosie RTK 108 Tebedo, Desa Potawangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang sudah dilaporkan  pada 04/September 2009 dengan laporan polisi  nomor:/LP/131/IX/2009/Ka.Spk terlapor PT Sejahtera Prima Nusa dan Laporan Pidana Alih fungsi Tata Ruang Batu Gosok, Laporan Polisi Nomor: LP/132/IX/2009/KA Spk Tata  04/dengan bulan dan tahun yang sama. Terlapor adalah PT Sejahtera Prima Nusa dan PT Grand Nusantaran.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Polres Manggarai Barat  sebagai berikut

  1. Gelar perkara  di Polres Manggarai Besat Mei 2010
  2. Gelar perkara di Polda NTT sebanyak (4) empat kali dilakukan yaitu, pada 5 Februari 2010, 13 Maret, 18 Mei, 2010 dan 27 Agustus 2012.
  1. Gelar perkara di Mabes Polri 24 Maret 2010
  2. Gelar perkara di Polres Manggarai Barat 4 Januari 2013.

Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam perkara ini adalah pasal 50 ayat (3) huruf g Jo. Dan pasal 78 ayat (6) UU nomor 41/1999 tentang kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Namun dalam SP2HP yang dikirim Polres Manggarai Barat kepada GERAM tanggal 27 November 2012 dan Gelar Perkara yang dilaksanakan Tanggal 04 Januari 2013. Hambatan dan kendala dalam proses penyidikan yang GERAM laporkan, Penyidik Polres Manggarai Barat mengalami beberapa hambatan Yuridis dalam memenuhan unsure-unsur pasal yang doprasangkakan. Antara lain sebagai berikut

Bahwa apabila perbuatan PT Sejahtera Prima Nusa (PT SPN) yang melakukan kegiatan penambangan dianggap melanggar hukum, maka terlebih dahulu Ijin Uasa Pertambangan (UIP) yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Barat harus dinyatakan batal. Atau cacat hukum melalui suatu putusan pengadilan melalui suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) namun hingga saat ini belum ada yang melakukan gugatan atas surat ijin kuasa pertambangan yang dikantongi PT Sejahtera Prima Nusa (PT SPN) yang dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Barat (Drs.WF Pranda) sehingga berkas perkara dimaksud belum bisa dilengkapi.(Sj)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s