Terkait dugaan tindak pidana Korupsi, Penyelewengan APBD


Jaringan Advokasi Tambang (JATAM-SULTENG)
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM-SULTENG)

Siaran Pers, JATAM-SULTENG (27/02/13).

Palu- Terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Morowali 2009-2010 sebesar Rp 54 miliar. Kejaksaan Agung telah memulai proses

pemeriksaan berdasarkan Surat Kejagung N0.B.2066/F-2/Fd.I/10/2012. Surat pemanggilan tertanggal 3

Oktober 2012 ini sudah dilayangkan kepada Bupati Morowali Anwar Hafid.

Kami sepenuhnya mendukung upaya Kejaksaan Agung mengungkap Korupsi Perizinan tambang dan

APBD di Kabupaten Morowali. Tetapi menurut kami tidak cukup hanya dengan mengambil sampel korupsi

dua (2) perusahaan dari 189 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan diwilayah itu. Proses

penyelidikan yang dimaksud mestinya lebih luas dan melihat detail pelanggaran hukum yang terjadi atas

kebijakan pertambangan yang amburadul di Kabupaten Morowali.

Oleh karena itu, kami Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah menyatakan sikap sebagai berikut;

Pertama, Kami berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut serta melakukan penyelidikan terkait

penerbitan izin pengelolaan kayu dan pertambangan oleh PT Gema Ripah Pratama seluas kurang lebih

150 hektar di dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Kami menduga kuat ada praktek penyalahgunaan

kewenangan oleh Anwar Hafid sebagai Bupati Morowali, memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

secara ilegal pada PT Gema Ripah Pratama yang mengakibatkan kerugian negara. Kasus penyerobotan

kawasan Cagar Alam Morowali telah ditingkatkan oleh penyidik pegawai negeri sipil kementeriaan

kehutanan menjadi status penyidikan.

Kedua, Penyalahgunaan fasilitas negara berupa rumah Sakit Kolonedale yang menghabiskan anggaran

negara kurang lebih 40 Miliar rupiah, dipergunakan sebagai basis camp oleh dua perusahaan yakni PT

General Sejaktera Mining Indonesia (GSMI) dan PT Mulia Pacific Resources (MPR) anak perusahaa PT

Central Omega Resources;

Ketiga, Penggunaan perda pajak tanah fiktif atas iuran penggunaan tanah diluar Land rent yang dikenakan

pada semua jenis usaha perkebunan dan pertambangan terindikasi mengalir kekantong pribadi Bupati, dan

tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali No

49 tahun 2001 Tentang Penggunaan lahan adalah Salah satu jalan Anwar Hafid, sebagai Bupati Morowali

untuk mengambil manfaat pribadi dari aktivitas pertambangan. Perda ini dibuat pada Era Tato Masituju.

Kontak : Andika (081245198774)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s