Aktivitas: PT. Indo Muro Kencana, Harus di Hentikan


Palangkaraya , 1 Juli 2013
Konflik yang terjadi dilokasi pertambangan Emas PT. Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan akumulasi dari ketidakadilan distribusi sumberdaya alam dan gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan persolaan konflik sumberdaya alam yang selama ini terjadi dengan pendekatan represifitas.
Kejadian bentrok antara masyarakat penambang dengan aparat Brimob di wilayah operasi PT. Indo Muro Kencana adalah kasus yang terus-menerus yang sengaja dibiarkan tanpa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selama ini PT. Indo Muro Kencana terus melakukan pengabaian terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat dan selalu menggunakan pendekatan represifitas mengakibatkan kemarahan masyarakat yang menimbulkan konflik dan jatuhnya korban antara aparat dan masyarakat.

PT. Indo Muro Kencana terus saja melakukan aktivitas dengan melanggar dan mengabaikan hak atas lingkungan dengan pencemaran sungai, beraktivitas tanpa dokumen amdal di wilayah pembukaan baru, belum melengkapi ijin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar hak-hak masyarakat adat dengan menggusur wilayah sakral Puruk Kambang dan menutup akses terhadap sumberdaya alam di wilayah pertambangan, ujar Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah.

“Ini adalah akumulasi yang terus menerus dipraktekan oleh perusahaan milik Australia di bawah bendera Aurora Gold, sementara pemerintah tidak pernah menyelesaikan secara serius dan tulus atas sejak konflik sejak dari tahun 1999”.

Kejadian bentrok yang mengakibatkan korban aparat dengan masyarakat harus menjadikan pembelajaran dalam penanganan konflik sumberdaya alam dengan meninggalkan pendekatan pengerahan aparat kemananan yang justru bukan menyelesaikan masalah namun menimbulkan kecemburuan dan mengganggu rasa keadilan bagi masyarakat yang kemudian memicu konflik baru.

Menurut Merah Johansyah, dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) “ Pemerintah harus melihat kembali sejarah pertambangan di wilayah ini dimana sudah sejak tahun 1979 dan 1980 masyarakat sudah menambang di daerah Luit Raya namun kemudian mereka di singkirkan dengan hadirnya PT. Indo Muro Kencana dan justru menutup akses terhadap masyarakat yang merupakan praktek ketidakadilan yang terjadi selama ini.

Pasca bentrok ini pemerintah harus mengoptimalkan penanganan dengan cara-cara persuasif dengan terlebih dahulu menutup aktivitas PT. Indo Muro Kencana dan fokus pada pemulihan korban dengan menjamin rasa aman bagi warga. Pengerahan aparat keamanan khususnya Brimob di wilayah ini sebaiknya di tidak digunakan untuk menghindari konflik yang lebih jauh. Prioritas terhadap kemanan warga menjadi sangat penting untuk menghindari trauma dan sweeping bagi masyarakat. Aparat kepolisian di lapngan harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum serta rujukan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 tentang 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, ujar Syamsul Munir dari Kontras.

Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara kekerasan. Saatnya pemerintah mengacu pada UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan melakukan pengujian ulang terhadap Kontrak Karya perusahaan tambang IMK yang akan berakhir pada tahun 2014. Karena telah lama berkonflik dengan rakyat setempat, maka Kontrak Karya tambang IMK ini harus dicabut dan tidak diperpanjang, ujar Pius Ginting Manager Tambang Walhi Eksekutif Nasional di Jakarta.
Contact person :

Walhi : Arie Rompas (Direktur Walhi Kalteng / Hp 081388446422 )
Pius Ginting (Manager Tambang Walhi Nasional/Hp 081932925700

Jatam : Merah Johansyah /Hp. 081347882228

Kontras : Syamsul Munir / Hp 081380855841

Catatan buat media :
1. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Pasal 21 ayat 1 :
“Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat dimuka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari methode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam pasal 3.“

2. Peraturan Kapolri Nomor 8 tentang 2010 tentang Tata Cara Lintas ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
Pasal 18 ayat 2 huruf d,e dan f :
“Setiap Detasemen atau Kompi PHH, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelaku tindakan pidana maupun provokator yang ditangkap.
b. Setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat.
c. Setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam, kecuali alat-alat yang telah ditentukan.“

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s