Bupati Minahasa Utara: Membangkang atas Putusan MA


Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka mengadakan press konference jakarta 15/7/2014
Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka mengadakan press konference jakarta 15/7/2014

Saling serang dengan batu dan parang; korban berjatuhan dengan darah
mengucur di kepala; Peluru gas air mata aparat menerjang kerumunan
warga. Itulah sekelumit gambaran bentrok antar warga Desa Kahuku yang
menolak tambang dengan Desa Ehe yang pro tambang pada 12 Juli 2014
lalu.

Bentrok tersebut adalah puncak dari konflik di Pulau Bangka yang
dibiarkan berlarut-larut oleh Bupati Minahasa Utara (Minut), Sompie
Singal, dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang.

Keengganan Bupati Minut untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA)
291 K/TUN/2013 yang mengamanatkan pencabutan izin eksplorasi tambang
bijih besi PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, adalah
penyebab utama dari konflik yang berlarut-larut di Pulau Bangka.
Keberadaan PT. MMP di Pulau Bangka yang didukung penuh oleh Bupati
Minut dan Gubernur Sulut, telah membawa kerusakan ekologis serta
konflik sosial di masyarakat.

Tidak cukup dengan putusan MA 291 K/TUN/2013, bahkan Kepala Pengadilan
Tinggi TUN Manado telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi
W4-TUN2/78/HK.06/VI/2014 yang memerintahkan Bupati Minut melaksanakan
putusan MA tersebut.

Inisiatif warga untuk melakukan pembacaan penetapan eksekusi tersebut
di basecamp PT. MMP malah dihadapkan pada tindakan represif aparat
keamanan serta serangan dari pendukung PT. MMP. Seharusnya aparat
kepolisian mampu bersikap netral, bukan berpihak pada perusahaan
tambang yang telah dinyatakan illegal oleh MA dan PTUN Manado.
Tindakan warga melakukan pembacaan penetapan eksekusi seharusnya
menjadi tamparan keras bagi Kepolisian, Bupati Minut dan Gubernur
Sulut atas tindakan pembiaran dan perlindungan pelanggaran hukum yang
dilakukan PT. MMP.

Kegigihan warga menolak kehadiran pertambangan di Pulau Bangka sangat
beralasan. Pulau yang sebagian besar warganya hidup dari pariwisata,
perikanan dan perkebunan tersebut, termasuk kategori pulau kecil yang
rawan akan kegiatan industri ekstraktif. Klaim Gubernur Sulut dan
Bupati Minut bahwa pertambangan di Pulau Bangka akan mendatangkan
kesejahteraan sangat kontras dengan kerusakan sosial dan lingkungan
yang sudah terjadi: Hilangnya rasa aman akibat konflik yang dibiarkan
berlarut-larut; Rusaknya Terumbu karang akibat proses reklamasi untuk
pembangunan dermaga yang mematikan potensi perikanan dan pariwisata;
Lahan-lahan produktif masyarakat yang diserobot dan dirusak.

Wahyu Nandang Herawan, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
menyatakan keberadaan aparat TNI/Polri selama ini di Pulau Bangka
patut dipertanyakan. Ia pun menyayangkan dan mengecam sikap aparat
TNI/Polri yang represif dan tidak netral. “Aparat TNI/Polri dan pihak
manapun penyebab jatuhnya korban di pihak warga penolak tambang, harus
bertanggung jawab”. “Kami juga mendesak Polri untuk tidak memanfaatkan
situasi pasca bentrok untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga
penolak tambang,” ujarnya.

Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang, Ki Bagus Hadi Kusuma,
menegaskan bahwa sikap Bupati dan Gubernur yang bersikukuh
mempertahankan pertambangan Pulau Bangka adalah pembangkangan terhadap
hukum. “Klaim kesejahteraan apa yang bisa dijanjikan oleh Bupati dan
Gubernur ketika hukum yang seharusnya mereka taati malah dilanggar.
Jaminan keselamatan dan ruang hidup warga seharusnya lebih diutamakan
ketimbang kepentingan investor”.

Edo Rakhman, Pengkampanye Walhi Nasional, menilai Pemkab Minut dan
Pemprov Sulut telah dengan sengaja melakukan pelemahan terhadap hukum
di Indonesia. “jika bupati dan gubernur di Indonesia berperilaku
seperti Sompie dan Sarundajang, maka bisa dipastikan tidak akan ada
gunanya lagi lembaga Mahkamah Agung di Indonesia”. “Rakyat ingin
memperkuat posisi Negara dengan penegakan hukum, tetapi justru
Pemerintah yang sengaja melemahkan penegakan hukum dengan mengorbankan
rakyat” pungkasnya.

KOALISI PENYELAMATAN PULAU BANGKA
YLBHI, JATAM, WALHI Nasional, LMND Nasional, Change.org, Greenpeace
Indonesia, KIARA,LBH Manado, KMPA Tunas Hijau, WALHI Sulut, AMMALTA.

One thought on “Bupati Minahasa Utara: Membangkang atas Putusan MA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s