Percepat, laju kerusakan lingkungan dengan kebijakan baru


Gambar: Ilustrasi http://tangbar.wordpress.com/tag/lampu-listrik/
Gambar: Ilustrasi
http://tangbar.wordpress.com/tag/lampu-listrik/

Dengan disahkannya Revisi Undang-undang nomor 27 tahun 2003 ( tentang Panas Bumi, Rabu 26 Agustus 2014 kemarin, maka ke depan akan semakin massif perambahan kawasan konservasi dan hutan lindung dengan dalih pemanfaatan panas bumi. Kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat terakhir satwa endemik dan langka, serta hutan lindung yang menjadi tumpuan resapan dan sumber air masyarakat, seharusnya tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya mengingat fungsi layanan alamnya begitu penting bagi kehidupan manusia.

Dihilangkannya istilah “pertambangan” dalam revisi UU 27/2003, tampak jelas hanyalah siasat untuk menghilangkan hambatan dalam perijinan pemanfaatan panas bumi, terutama untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Tahapan pelaksanaan dan perijinan dalam PLTP sendiri tidak berbeda dengan pertambangan, mulai dari penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan hingga eksploitasi. Pelarangan pertambangan dalam kawasan konservasi dan hutan lindung seharusnya berlaku juga bagi pertambangan panas bumi. Dalam hal revisi UU 27/2003 ini, seolah ada upaya “cuci otak” dan menciptakan anggapan bahwa eksploitasi panas bumi (PLTP) adalah hal yang berbeda dan jauh lebih bersih dari pertambangan.

Revisi UU 27/2003 yang mengamanatkan dibolehkannya eksploitasi panas bumi di kawasan konservasi dan hutan lindung tentu akan mengancam wilayah serapan dan sumber mata air. Operasi PLTP yang rakus air merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat, mengingat pemanfaatan air dari kawasan hutan lindung sangat luas, tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Belum lagi hilangnya kestabilan tanah akibat pengeboran panas bumi, terutama saat air diinjeksikan ke lapisan batuan yang sebelumnya kering dan tidak ada air di sana.

Menurut Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, Rida Mulyana, potensi panas bumi yang berada di kawasan hutan konservasi sekitar 21% (Desember 2013). Dengan begitu, seharusnya menghilangkan istilah pertambangan dan memngijinkan eksploitasi panas bumi di kawasan konservasi dan hutan lindung, bukanlah menjadi hal yang mendesak. Apa lagi dengan bentang alam dan posisinya di khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak potensi energi bersih dan terbarukan lainnya.

“Rusaknya wilayah serapan dan sumber air, serta hidup di bawah ancaman longsor, akan menjadi keseharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eksploitasi panas bumi,” kata Ki Bagus, Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). “Apa lagi sebagian besar hutan di Indonesia memiliki keterikatan kultural dengan masyarakat sekitarnya.” pungkasnya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s