Melawan Kejahatan Korporasi Tambang Batu Bara!


Eksploitasi Sumber Daya AlamSalah satu aspek dari nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah janji penegakan hukum yang bersih, kepastian hukum kepemilikan tanah, menjunjung HAM dan pemberantasan tambang yang menyalahi aturan dan lingkungan hidup. Janji ini akhirnya ditagih dan diuji oleh kasus yang dialami warga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kemarin, pada Rabu 4 Februari 2015, sejumlah warga perwakilan Kelompok Tani “Rimba Raya“ menemui Komisi III DPR RI guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk melaporkan kasus perampasan lahan dan kejahatan korporasi tambang batubara yang merampas 134 hektar lahan milik para petani yang kini 80% telah dikeruk untuk kegiatan tambang batubara PT. Binamitra Sumberarta (BMSA). PT BMSA sendiri dengan nomor IUP 540/0776/IUP-OP/MB-PBAT/IV /2010 Dengan luas konsesi 1.260,90 dan beroperasi sejak 2005 dengan status Kuasa Pertambangan.

Menurut Sekretaris Kelompok Tani, Akmal Rabbany, warga telah bertani diatas lahan tersebut sejak tahun 1983 yang akhirnya dikuatkan dengan surat pemilikan tanah (SPPT) pada tahun 1996, namun sejak perusahaan tambang PT. BMSA hadir dan tiba-tiba melakukan operasi tambang diatas lahan warga tersebut dengan dalih sudah melakukan pembebasan lahan yang diduga turut melibatkan mafia lahan setempat.

Selain melawan melalui serangkai penolakan sejak 2005, warga juga menempuh jalur hukum perdata yang sempat memenangkan posisi warga dan membuktikan Surat pemilikan tanah yang diklaim dimiliki oleh perusahaan tambang PT BMSA diduga palsu.

Laporan warga kepada pemerintah daerah serta DPRD setempat hingga kepolisian di daerah tak mampu menghadirkan keadilan bagi warga, bahkan beberapa oknum perwira tinggi di Kepolisian diduga juga terlibat dalam kejahatan ini dan menjadi backing perusahaan tambang. Ini hanyalah puncak gunung es, di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur kasus dengan modus pelibatan mafia lahan dan tambang untuk merampas lahan dengan cara pemalsuan surat jamak terjadi, ujar Merah Johansyah Ismail, Koordinator JATAM Kaltim.

Perampasan lahan ini juga diikuti dengan sederet pelanggaran HAM, pada tahun 2010 warga sempat diintimidasi dan dikriminalisasi aparat Polres Kutai Kartangara dengan melakukan tindakan kekerasan dan mengobrak-abrik tanaman ladang warga, ketua kelompok tani justru dijadikan tersangka oleh Polres Kutai Kartanegara atas tuduhan menutup aktifitas pertambangan, padahal lahan merekalah yang dirampas, tambah Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kaltim.

Muhnur Satyahaprabu, Manager Hukum Eksekutif Nasional WALHI juga menekankan bahwa praktik ini adalah bagian dari kejahatan korporasi karena perusahaan tambang batubara PT Binamitra Sumberarta diduga telah menggunakan surat-surat dan dokumen palsu dalam menjalankan operasi tambangnya.

Rapat dengar pendapat komisi III tersebut dipimpin oleh Politisi Golkar, Azis Syamsudin di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta.

Kutai Kartanegara adalah Kabupaten pengobral Ijin Tambang Batubara terbesar di Indonesia, menurut catatan JATAM dan WALHI, terdapat 453 Ijin Tambang Batubara. 2500 Ijin tambang batubara di Indonesia tersebar di  3 Provinsi, salah satunya di Provinsi Kaltim persisnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

WALHI dan JATAM menganggap Perusahaan Tambang PT Binamitra Sumberarta melanggar pasal 136, UU Mineral dan Batubara, No 4 Tahun 2009, yang berbunyi “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

WALHI dan JATAM mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Pemda dan Perusahaan. Mengembalikan lahan pertanian yang dirampas kepada warga. Mendesak Kapolri untuk mensupervisi kasus pidana pemalsuan surat oleh perusahaan dan mengusut dugaan kejahatan korporasi PT Binamitra Sumberarta yang selama ini beroperasi diatas dasar dokumen palsu. Laporan pidana atas kasus pemalsuan dokumen ini telah dilaporkan sejak 2012 lalu dan hingga saat ini belum ada perkembangan yang mengarah pada proses penyidikan.

Desakan ini sekaligus ujian kepada Janji nawacita pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu janji penegakan hukum yang bersih, kepastian hukum kepemilikan tanah, menjunjung HAM dan pemberantasan tambang yang menyalahi aturan dan melanggar lingkungan hidup.

 

Kontak Person :

Fathur Roziqin Fen – WALHI Kaltim 081226800223

Merah Johansyah Ismail – JATAM Kaltim 081347882228

Akmal Rabbany – Kelompok Tani Rimba Raya, Kutai Kartanegara 082135012345

Muhnur Satyahaprabu – Manager Hukum Eknas WALHI 081327436437

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s