Seruan Aksi HATAM 2015: Negara Absen Ketika Kejahatan Tambang Merajalela, Presiden Harus Berpihak Pada Keselamatan Rakyat.


Sawah, terendam Lumpur Lapindo. Doc JATAM 2006
Sawah, terendam Lumpur Lapindo. Doc JATAM 2006

Jakarta, 8 Mei 2015 – Tepat pada 29 Mei 2014, dalam agenda Kampanye
Pilpres, Jokowi mengatakan dengan lantang di depan warga korban
Semburan Lumpur Lapindo, “Dalam kasus seperti ini, Negara seharusnya
hadir sebagai representasi Kedaulatan Rakyat”. Jelas dalam komitmen
yang diucapkan Jokowi dalam kampanye tersebut, Pemerintahan yang dia
pimpin akan hadir berpihak pada rakyat dalam kasus kejahatan
korporasi, khususnya korporasi pertambangan.Namun kenyataannya, dalam tujuh bulan kepemimpinan Jokowi – JK
berbagai harapan publik seolah berputar balik. Baru sebulan dilantik,
presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT APEC (10/11/2014) malah secara
vulgar mengobral berbagai proyek demi mengundang investasi
besar-besaran di sektor ekstraktif dan infrastruktur. Tentu saja
penggenjotan dua sektor ini akan semakin meningkatkan pengerukan
Sumberdaya alam dan perusakan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak,
pengerukan sumberdaya secara massif tersebut semakin diakselerasi
dengan pengadaan infrastruktur yang semakin memuluskan rantai pasokan
komoditas dari wilayah ekstraksi ke kawasan industri.

Relasi kuasa politik dan modal makin kentara, tak ubah dengan rezim
pemerintahan sebelumnya. Lingkaran kuasa modal terbungkus dalam
struktur partai, utamanya di pemerintahan, menggerogoti kebijakan
makin menjauhkan kedaulatan negara terhadap sumber daya alam tambang
dan energi. Penetapan harga BBM dilepaskan ke mekanisme pasar,
walaupun pemerintah masih malu-malu mengakuinya. Tentu saja
ketidak-pastian harga BBM ini akan segera diikuti oleh kenaikan Tarif
Dasar Listrik dan LPG.

Kuasa modal ini terang benderang dalam target elektrifikasi Jokowi –
JK. Hitungan bisnis dikedepankan untuk memprioritaskan energi fosil
yang berbahaya terhadap keselamatan rakyat ketimbang mengutamakan
energi terbarukan dan ramah lingkungan. Target 35 gigawat yang akan
dibangun hingga 2019 nanti, 94% bersumber dari energi fosil; Batubara:
20.000 MW, Gas: 13.000 MW. Menjauhkan harapan Indonesia akan lepas
dari ketergantungan energi fosil.

Apa lagi dalam upaya penegakan hukum lingkungan, masih jauh dari kata
“Negara hadir sebagai representasi Kedaulatan Rakyat”. Dalam kasus
Lapindo yang hampir genap berusia Sembilan tahun, bukannya menghukum
para pelakunya, Pemerintah Jokowi – JK malah memberikan bantuan dana
talangan bagi Lapindo sebesar Rp. 781 milyar. Ada faktor kemendesakan
yang memang harus dipenuhi atas nasib korban, namun tidak cukup
menyelesaikan persoalan sesungguhnya yang dihadirkan PT. Lapindo
Brantas Inc. Dalam kasus-kasus pertambangan dan migas lain, belum ada
tanda-tanda pemerintahan Jokowi – JK akan menyelesaikan, seperti kasus
Freeport, Sape, Mandailing, dan anak-anak yang menjadi korban lobang
tambang.

Akankah Rezim Jokowi – JK menjadi Rezim Neo-Ekstraktivisme dan
melanjutkan tradisi “Keruk Habis, Jual Cepat Cepat”? Sejauh manakah
Jokowi – JK mampu membawa Negara ini lepas dari ketergantungan Energi
Fosil? Mampukah Jokowi – JK memenuhi komitmennya untuk menghadirkan
Negara sebagai representasi Kedaulatan Rakyat ketika kejahatan
korporasi tambang semakin merajalela?

Karena itu Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan seluruh jaringannya
di daerah, menjelang Hari Anti Tambang 29 Mei 2015, mengajak seluruh
elemen Bangsa yang peduli pada keselamatan dan ruang hidup Rakyat,
untuk mendedikasikan waktu, pikiran dan dukungannya untuk melakukan
aksi dan bentuk kegiatan lainnya pada Hari Anti Tambang 29 Mei 2015
sebagai bentuk perlawanan terhadap daya rusak industri pertambangan
dan solidaritas perjuangan warga yang selama ini menjadi korban serta
dibungkam.

“Negara Absen Ketika Kejahatan Tambang Merajalela, Presiden Harus
Berpihak Pada Keselamatan rakyat”, ini lah tema yang diusung pada
HATAM 2015. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa
hingga saat ini Negara masih absen ketika kejahatan tambang semakin
merajalela. Untuk itu Presiden harus menunjukkan komitmen dan
keberpihakannya pada keselamatan Rakyat.

Apa itu HATAM?

Hari Anti Tambang atau disingkat HATAM, adalah mandat dari Pertemuan
Nasional JATAM 2010. Tercatat sejak 2011, tanggal 29 Mei diapresiasi
sebagai Hari Anti Tambang, bertepatan dengan semburan pertama Lumpur
Lapindo pada 29 Mei Sembilan tahun yang lalu, sebuah tragedi
kemanusiaan akibat daya rusak pertambangan.

Pencanangan HATAM didasari atas kenyataan bahwa sudah saatnya
pertambangan dijadikan sebagai sejarah dalam perjalanan bangsa ini ke
depan. Terbukti, pertambangan di Indonesia yang sudah berlangsung
ratusan tahun ini malah semakin menjerumuskan bangsa ini sebagai
bangsa yang miskin dan terjajah. Tidak hanya itu saja, industri
pertambangan telah berhasil menghapus mimpi dan cita-cita Anak Bangsa,
bahkan telah merenggut ratusan nyawa.

Siapa dan di mana saja yang melakukan HATAM?

JATAM dan segenap simpul jaringannya pada bulan Mei 2015 ini akan
melakukan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap
daya rusak pertambangan. Puncaknya pada HATAM 29 Mei 2015 nanti,
puluhan simpul jaringan JATAM akan melakukan aksi sebagai bentuk upaya
penyelamatan ruang hidup dan keselamatan Rakyat, khususnya solidaritas
kepada korban Lapindo.

Dukungan dan solidaritas dari masyarakat luas juga bisa dilakukan
dengan melakukan berbagai aksi, dialog publik maupun bentuk kegiatan
lainnya sebagai dukungan terhadap HATAM dan desakan kepada Negara
untuk memihak kepada Keselamatan dan Ruang Hidup Rakyat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s